“Pelaksanaan Penjaminan Kredit Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Oleh Lembaga Penjamin Kredit”(Studi Kasus Pada Perum Jamkrindo Kantor Pelayanan Penjaminan Syariah Cabang Banjarmasin)

Penelitian ini bertolak pada pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Perum Jamkrindo dalam hal penjaminan kredit terhadap UMKM yang tidak memiliki agunan atau agunannya tidak mencukupi agar dapat memperoleh kredit dari perbankan. Salah satu kredit atau pembiayaan kepada UMKM dalam bentuk pemberian modal kerja atau investasi yang didukung oleh fasilitas penjaminan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Berkaitan dengan kelayakan perbankan untuk mengucurkan kredit kepada UMKM, terdapat kekhawatiran terjadinya wanprestasi yang menyebabkan kerugian kepada lembaga perbankan. Agar tidak terjadi hal yang demikian maka diperlukan lembaga penjamin kredit dalam penjaminan tersebut. \ud Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penjaminan Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Perum Jamkrindo Banjarmasin dan untuk mengetahui pertanggungjawaban penjamin (Perum Jamkrindo) terhadap terjamin apabila terjadi wanprestasi oleh debitur terjamin.\ud Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan penelitian kualitatif sehingga penulis langsung melakukan penelitian dengan wawancara kepada Kepala Kantor Perum Jamkrindo Cabang Banjarmasin sehingga diperoleh data mengenai pelaksanaan dan Pertanggungjawaban klaim terjamin, penulis juga menanyakan ke masyarakat untuk meninjau ulang pelaksanaan penjaminan dan pertanggungjawaban klaim yang sudah dilaksanakan oleh Perum Jamkrindo.\ud Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penjaminan dilakukan melalui beberapa tahap yaitu: tahap permohonan penjaminan, tahap proses administrasi dan permohonan penerbitan surat persetujuan, tahap peninjauan dan analisis proyek nasabah (Terjamin), tahap pemberian putusan, serta tahap penerbitan sertifikat penjaminan. Sedangkan pertanggungjawaban penjamin dimulai dari terjamin mengajukan cover penjaminan atas KUR dengan mengeluarkan sertifikat penjaminan sebagai bukti persetujuan penjaminan dari perusahaan penjamin kepada debitur, kemudian penjamin melaksanakan pembayaran klaim apabila terjamin mengajukan klaim sesuai tanggal jatuh tempo perjanjian kredit. Dalam penjaminan kredit dikenal adanya piutang subrogasi yaitu kewajiban debitur untuk melunasi hutangnya kepada perusahaan penjamin atas kerugian yang telah dibayarkan perusahaan penjamin kepada kreditur akibat wanprestasi debitur